Konsultan Perizinan
Menu
Konsultan TKDN
TKDN
TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan persentase dari komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam suatu produk. Sertifikasi TKDN memiliki manfaat yang signifikan bagi sektor industri. Salah satunya adalah peningkatan jumlah produk yang terserap melalui pengadaan jasa dan barang. Selain itu, tingkat komponen dalam negeri juga berperan penting dalam mewujudkan kemandirian sektor industri dalam negeri.
Syarat Kepengurusan TKDN
- Memiliki Akta Pendirian
- Mempunyai Struktur organisasi produksi
- Pembelian bahan baku
- Daftar alat/peralatan
- Gambar kerja produksi
- Laporan hasil produksi setahun terakhir
- Sertifikat ISO 9001
- Jumlah dan daftar jabatan tenaga kerja
- Denah area produksi
- Proses produksi Alur kerja produksi
- Brosur/katalog produk.
Regulasi Terkait TKDN
Optimalkan kualitas produk Anda dan pastikan kepatuhan dengan peraturan TKDN. Segera konsultasikan kebutuhan TKDN Anda kepada kami dan jadikan produk Anda unggul di pasar. Hubungi kami sekarang untuk memulai langkah strategis Anda menuju keunggulan kompetitif!
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Perindustrian - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018
Pemberdayaan Industri - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018
Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro - Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
- Surat Menteri Perindustrian Nomor S/117/M-IND/BMN/IX/2021
Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Perindustrian - Surat Menkomarves Nomor B-5041/Menko/Marves/PE.05.00/X/2022
Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa - Surat Menkomarves Nomor B-0087/Menko/Marves/PE.00/I/2022
Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 52 Tahun 2022
Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022
Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/7/2017
Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2017
Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya - Peraturan Menteri BUMN Nomor PER – 08/MBU/12/2019
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021
Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunications-2020 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022
Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil - dll.
Segera manfaatkan layanan Konsultan Perizinan dari PT. Bina Manajemen Consulting untuk menjaga bisnis Anda tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis dan mulailah langkah Anda menuju kepatuhan dan kesuksesan!
HUBUNGI KAMI:
Hotline : (6221) 86908595/96
Whatsapp : 081802265000
Email : binamanajemenglobal@gmail.com, bmgperizinan@gmail.com
Konsultasi dengan Kami
Artikel
