Kasus polusi udara yang diakibatkan oleh dapur cerobong asap di sebuah kafe di Senopati, Jakarta Selatan, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah dan dampak hukum bagi pemilik usaha. Pihak warga dan pemilik kafe telah melakukan Penyelesaian mediasi. Namun, pemilik usaha bisa menghadapi konsekuensi hukum bila kasus serupa terulang perlu menjadi perhatian.
DEFINISI IZIN GANGGUAN (HO)
Surat Izin Gangguan, atau sering disebut HO (Hinder Ordonantie), merupakan izin resmi dari pemerintah kota atau kabupaten, dan pelaku usaha harus memilikinya jika kegiatan mereka berpotensi menyebabkan gangguan, risiko, atau ketidaknyamanan bagi warga sekitar.
TUJUAN IZIN GANGGUAN (HO)
Tujuan dari izin gangguan (HO) adalah untuk memberikan legalitas dan persetujuan resmi kepada pemohon agar dapat melakukan kegiatan usaha atau aktivitas lainnya yang mungkin berpotensi mengganggu lingkungan sekitar. Izin ini dikeluarkan oleh pihak berwenang setelah memastikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat dilaksanakan secara sah dan teratur.
PENJELASAN
Kasus polusi udara yang diakibatkan oleh dapur cerobong asap di sebuah kafe di Senopati, Jakarta Selatan, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah dan dampak hukum bagi pemilik usaha. Pihak warga dan pemilik kafe telah melakukan Penyelesaian Mediasi. Namun, pemilik usaha bisa menghadapi konsekuensi hukum bila kasus serupa terulang perlu menjadi perhatian.
- Peraturan Daerah yang Mengatur Ketertiban Umum:
Pasal 24 Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 memberikan landasan hukum terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu lingkungan, seperti polusi udara akibat asap dapur. Perda ini mengatur tentang izin tempat usaha (HO) dan ancaman pidana bagi pelanggar.
- Ancaman Pidana dan Denda:
Pelanggaran terhadap Perda tersebut bisa mengakibatkan ancaman pidana maksimal 6 bulan kurungan atau denda hingga Rp 50 juta, sesuai dengan Pasal 24 Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.
- Gugatan Perdata dan Tuntutan Ganti Rugi:
Selain pidana, pemilik usaha juga bisa menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika kegiatan usahanya menyebabkan kerugian pada pihak lain. Ini termasuk gugatan ganti rugi baik secara materil maupun immateriil, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata sudah mengatur.
- Dampak pada Lingkungan Perumahan:
Prinsip hukum yang sama berlaku di lingkungan perumahan. Usaha tetangga yang mengganggu ketertiban umum akan terkena sanksi hukum yang serupa, baik dari segi pidana maupun perdata.
Baca Lainnya: Urus Izin UUG/HO (Undang-Undang Gangguan)
–
Kasus dapur cerobong asap di kafe Senopati mengingatkan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum. Kami berharap pemilik usaha untuk mematuhi peraturan agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Jika terjadi pelanggaran, selain ancaman pidana, mereka juga dapat menghadapi tuntutan ganti rugi melalui proses perdata. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara berusaha dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.
CONTACT US
Hotline: (6221) 86908595/96
Whatsapp: 081802265000 (XL Axiata)
Email: binamanajemenglobal@gmail.com
SUMBER INFORMASI
https://www.detik.com/properti/berita/d-6871285/ada-tetangga-punya-usaha-tapi-ganggu-ketertiban-bisa-dituntut-nggak-ya/amphttps://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/izin-gangguanho/#:~:text=HO%20merupakan%20izin%20tempat%20usaha,masyarakat%20serta%20kelestarian%20lingkungan%20hidup.