Hak Pengelolaan merupakan hak khusus untuk instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD). Hak ini untuk mengelola aset berupa lahan secara legal dan berkelanjutan. Proses pengajuan Hak Pengelolaan ini sangat penting karena menyangkut optimalisasi pemanfaatan aset negara. Bagi pihak yang ingin mengajukan Hak Pengelolaan, umumnya sangat penting untuk memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku untuk mendapatkan legalitas ini. Dalam hal ini, kami akan menguraikan berbagai persyaratan dokumen serta langkah-langkah prosedur yang berlaku untuk memperoleh Hak Pengelolaan di instansi terkait.
Persyaratan Pengajuan Hak Pengelolaan
- Formulir Permohonan
Formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa dengan menggunakan materai yang sesuai.
- Surat Kuasa
Apabila pengurusan dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa resmi.
- Identitas Pemohon dan Kuasa
Salinan identitas pemohon dan kuasa, jika ada, yang sudah diverifikasi oleh petugas di loket.
- SK Pencadangan Tanah
Memerlukan Surat Keputusan (SK) Pencadangan Tanah dari Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk program transmigrasi.
- Izin Penetapan Lokasi
Surat persetujuan penetapan lokasi atau izin penggunaan tanah untuk instansi pemerintah. BUMN dan BUMD memerlukan Izin Lokasi terkait investasi.
- Proposal Penggunaan Tanah
Proposal penggunaan tanah yang mencakup rencana jangka panjang dan jangka pendek.
- Bukti Perolehan Tanah
Melampirkan bukti kepemilikan atau alas hak berupa surat pernyataan dari pengelola aset.
- Pelepasan Kawasan Hutan (Jika Diperlukan)
Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan jika tanah tersebut berada di kawasan hutan.
- Pembayaran Pajak dan Biaya
Bukti pembayaran SSB (BPHTB) untuk BUMN/BUMD serta bukti pembayaran uang pemasukan pada saat pendaftaran hak.
- Bukti SSP/PPh
Melampirkan bukti pembayaran SSP/PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Lainnya: Langkah Penting untuk Mengembangkan Bisnis PKRT Anda dengan Aman
Prosedur Pengajuan Hak Pengelolaan
- Pengajuan Dokumen ke Loket
Pemohon menyerahkan dokumen lengkap ke loket pelayanan untuk diperiksa petugas.
- Pembayaran Biaya Pengukuran
Pemohon melakukan pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah di loket pembayaran.
- Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
Petugas melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah dengan kehadiran pemohon.
- Penerbitan Surat Keputusan (SK)
Kantor Pertanahan (Kantah) menerbitkan Surat Keputusan Hak setelah dokumen dan hasil pengukuran diverifikasi.
- Pembayaran dan Pendaftaran SK Hak
Pemohon melakukan pembayaran Uang Pemasukan (UP) dan mendaftarkan SK Hak yang telah diterbitkan.
- Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan
Setelah proses pendaftaran selesai, petugas akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat hak kepada pemohon.
Kesimpulan
Pengurusan Hak Pengelolaan untuk instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD tentunya membutuhkan pemenuhan dokumen-dokumen spesifik serta tahapan prosedur yang ketat. Meskipun prosesnya cukup detail dan membutuhkan waktu, legalitas yang diperoleh melalui Hak Pengelolaan sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset negara dilakukan dengan baik sesuai hukum. Oleh karena itu, bagi pemohon, kepatuhan terhadap setiap persyaratan dan tahapan akan mempermudah dan mempercepat proses pengajuan hak ini, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum atas lahan yang di kelola.
Memastikan legalitas lahan instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD Anda kini lebih mudah dengan bantuan profesional dari BMG yang tentunya memahami setiap detail proses perizinan!!
CONTACT US
Hotline: (6221) 86908595/96
Whatsapp: 081802265000 (XL Axiata)