Jasa Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT)

No	Persyaratan
1	Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000	Download
2	Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3	Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh: Kemenkunham, jika PT dan Yayasan Kementrian Koperasi, jika Koperasi Pengadilan Negeri, jika CV
4	Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan NPWP Badan Hukum
5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 KTP orang yang diberi kuasa
6	Surat Pernyataan Tidak Sengketa (bermaterai)
7	Surat pernyataan dari instansi pemerintah (untuk lahan milik pemerintah)
8	Ketetapan Rencana Kota (KRK) terbaru
9	PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan
10	Fotokopi tanda bukti lunas PBB lahan yang dimohon tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya
11	Bukti kepemilikan tanah (Surat Tanah)
12	Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (asli) yang masih berlaku
13	Surat Pernyataan Direktur yang menjelaskan bahwa tanah telah dikuasai / tanah tidak pernah beralih, tanah tidak sengketa dan tanah tidak sedang diagunkan
14	Ikhtisar tanah, jika jumlah surat tanah lebih dari 3 (tiga)
15	Akta pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-kententuan dalam butir-butir Surat Izin Penujukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang dibuat secara Notarial Akta (asli)
16	Akta pernyataan kesanggupan melaksanakan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dalam SIPPT yang dibuat secara Notarial Akta (asli)
17	Proposal Rancang Bangun (Site Plan beserta intensitas, foto lokasi kawasan tampak atas yang diambil dari Google Maps, foto lokasi (arah pandang manusia), Gambar Design (denah, tampak, potongan dan perspektif)
18	Fotokopi dokumen perizinan yang pernah diterbitkan (apabila diperlukan)
19	Izin Prinsip Pembebasan Lokasi / Lahan (IPPL / SP3L)
20	Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan kewajiban fasos – fasum (diserahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur dalam Rapim Gubernur dan akan diberikan draf surat pernyataan melalui e-mail untuk ditandatangani diatas materai dan diserahkan ke Sekretariatan BKPRD)
21	Softcopy semua berkas dalam CD
22	Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) lama
23	Checklist Persyaratan (silahkan diunduh)

Persyaratan

Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Download

Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
- Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
- Kementrian Koperasi, jika Koperasi
- Pengadilan Negeri, jika CV

Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
KTP orang yang diberi kuasa

Surat Pernyataan Tidak Sengketa (bermaterai)

Surat pernyataan dari instansi pemerintah (untuk lahan milik pemerintah)

Ketetapan Rencana Kota (KRK) terbaru

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan

Fotokopi tanda bukti lunas PBB lahan yang dimohon tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya

Bukti kepemilikan tanah (Surat Tanah)

Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (asli) yang masih berlaku

Surat Pernyataan Direktur yang menjelaskan bahwa tanah telah dikuasai / tanah tidak pernah beralih, tanah tidak sengketa dan tanah tidak sedang diagunkan

Ikhtisar tanah, jika jumlah surat tanah lebih dari 3 (tiga)

Akta pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-kententuan dalam butir-butir Surat Izin Penujukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang dibuat secara Notarial Akta (asli)

Akta pernyataan kesanggupan melaksanakan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dalam SIPPT yang dibuat secara Notarial Akta (asli)

Proposal Rancang Bangun (Site Plan beserta intensitas, foto lokasi kawasan tampak atas yang diambil dari Google Maps, foto lokasi (arah pandang manusia), Gambar Design (denah, tampak, potongan dan perspektif)

Fotokopi dokumen perizinan yang pernah diterbitkan (apabila diperlukan)

Izin Prinsip Pembebasan Lokasi / Lahan (IPPL / SP3L)

Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan kewajiban fasos – fasum (diserahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur dalam Rapim Gubernur dan akan diberikan draf surat pernyataan melalui e-mail untuk ditandatangani diatas materai dan diserahkan ke Sekretariatan BKPRD)

Softcopy semua berkas dalam CD

Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) lama

Checklist Persyaratan (silahkan diunduh)

Konsultan Perizinan

+6281802265000

binamanajemenglobal@gmail.com

Jasa Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT)

Konsultasi dengan Kami

Artikel

Wujud Visa

VITAS

Visa pre Arrival

Visa On Arrival

Urus Izin UUG/HO (Undang-Undang Gangguan)

Urus Izin Prinsip dan IMB,GKPI Bisa Bangun Gedung Gereja

Urus Izin Pendirian UD (Usaha Dagang)

Urus Izin Pendirian PT (Perseroan Terbatas)

Urus Izin Pendirian PMA (Penanaman Modal Asing)

Urus Izin Pendirian CV (Commanditaire Vennootschap)

head office

workshop